FAQ

  1. Apakah ada sanksi bagi Pihak Pelapor bila lalai atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan?

    Sanksi atas ketidakpatuhan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor berdasarkan UU TPPU adalah sanksi administratif yang berupa:

    • Peringatan
    • Teguran tertulis
    • Pengumuman pada publik
    • Denda administratif

    Khusus terhadap Pihak Pelapor yang memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur maka pelaksanan pengawasan terhadap kepatuhan sudah didelegasikan kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang berwenang sebagai regulator seperti Bank Indonesia (BI) bagi PJK perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk PJK non bank seperti perusahaan efek dan perusahaan pembiayaan.

    Namun terhadap Pihak Pelapor dari industri Penyedia barang dan/atau Jasa seperti Perusahaan Properti, Pedagang Kendaraan Bermotor, pedagang emas dan permata pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK.

  2. Bagaimana Perlindungan Pihak Pelapor atas laporan yang telah disampaikan kepada PPATK?

    Undang-Undang memberikan perlindungan bagi Pihak Pelapor atas pelaporan yang telah dilakukannya kepada PPATK.

    Dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No.8 tahun 2010 disebutkan bahwa Pihak Pelapor dan/atau Saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana atas laporan dan kesaksian yang disampaikan.

  3. Apakah masyarakat dapat melaporkan atau menyampaikan informasi kepada PPATK atas adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang diketahuinya?

    Undang-Undang No.8 tahun 2010 tidak mengatur pelaporan oleh masyarakat, namun PPATK memiliki sarana contact-us@ppatk.go.id sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi kepada PPATK.

  4. Apakah terdapat sarana yang disediakan oleh PPATK untuk bertanya mengenai ketentuan dan hal-hal terkait dengan Anti pencucian Uang?

    PPATK mengakomodir semua pertanyaan baik dari masyarakat ataupun Pihak pelapor khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan dalam UU No.8 tahun 2010. Untuk Pihak Pelapor seperti Bank, asuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan efek, dsb dapat menghubungi dan mengirim email kepada PPATK melalui helpline (at) ppatk.go.id Sedangkan untuk masyarakat umum lainnya dapat menghubungi PPATK melalui email: contact-us (at) ppatk.go.id

  5. Apakah Pegawai PPATK atau Penegak Hukum lain dapat dikenakan sanksi atas pembocoran informasi laporan transaksi yang telah disampaikan oleh Pihak Pelapor?

    PPATK menyadari bahwa setiap laporan beserta lampiran yang disampaikan oleh Pihak Pelapor bersifat RAHASIA sehingga harus diperlakukan secara rahasia, hal ini didukung dengan SOP Internal PPATK yang membatasi akses terhadap laporan kepada pegawai yang ditunjuk saja.

    Pasal 11 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 menyebutkan Pejabat atau Pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut umum, hakim dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya wajib merahasiakan dokumen/keterangan tersebut.

    Pelanggaran atas kewajiban menjaga kerahasiaan dokumen/keterangan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Last modified: Friday, 27 November 2015, 3:52 PM